Kompilasi Rumusan Hukum Kamar Agama: Mediasi

1. Apakah dibolehkan perkara perceraian menempuh upaya damai sesuai dengan prosedur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tanpa proses mediasi? Rumusan Hukum: Proses mediasi tetap ditempuh dengan dikomulasikan dengan proses damai sesuai ketentuan Undang-undang Peradilan Agama tersebut. … Read more

Kompilasi Rumusan Hukum Kamar Agama: Kewenangan dan Eksepsi

1. Putusan Pengadilan Agama tidak menerima gugatan Penggugat karena bukan termasuk kewenangan Pengadilan Agama. Lalu Tingkat Banding menguatkan putusan tersebut. Majelis Kasasi membatalkan dan mengadili sendiri dengan menyatakan Pengadilan Agama berwenang memeriksa kembali perkara tersebut. Pertanyaannya? Rumusan Hukum: Putusan Mahkamah Agung berupa putusan akhir. Rumusan Hukum: Pengadilan Agama meneruskan memeriksa perkara lama sesuai bunyi putusan … Read more

Kompilasi Rumusan Hukum Kamar Agama: Gugatan/ Permohonan

1. Apakah gugatan nafkah anak, hadhanah dan harta bersama dapat dikumulasi diajukan setelah terjadi perceraian? Rumusan Hukum: Dapat dikumulasi sesuai dengan Pasal 86 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009. Pasal 86 (1) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, … Read more

APA DEFINISI GENDER?

Gender adalah konsep yang mengacu pada peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Gender merupakan pembedaan karakteristik, posisi dan peran yang dilekatkan masyarakat terhadap perempuan dan laki-laki. Pembedaan ini terjadi akibat konstruksi sosial yang berkembang dan hidup dalam masyarakat. Konsep … Read more

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 3 TAHUN 2017  TENTANG  PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,  Menimbang:  a. bahwa perlindungan terhadap warga negara dari segala tindakan diskriminasi merupakan implementasi dari hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  … Read more

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

PASAL PENJELASAN PASAL   DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA   PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,   Menimbang:   a. bahwa pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dapat mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran; … Read more

Pembatalan perkawinan karena merasa tertipu setelah menikahi wanita hamil

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.  Persyaratan ini ada dikarenakan perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui … Read more

Perjanjian Kawin Kontrak Ilegal

Sebelum membahas hukum kawin kontrak, perlu kami sampaikan bahwa makna perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.  Agar suatu perkawinan sah, perkawinan harus dilangsungkan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Selanjutnya, perkawinan … Read more

Bagaimana kewajiban PNS menafkahi mantan istri?

Hal-hal yang berkaitan dengan perceraian PNS diatur dalam PP 10/1983 sebagaimana diubah dengan PP 45/1990. Adapun syarat atau aturan perceraian PNS adalah sebagai berikut:  Kewajiban Mantan Suami Menafkahi Mantan Istri Menurut Hukum Islam Bahwa di dalam Islam diatur bahwa bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah dan kiswah (pakaian) kepada bekas … Read more

error: Konten dilindungi !!